33.600 Mahasiswa Kaltim Terima UKT, Dasmiah: Wajib Lengkapi Data di Gratispool

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah. (Foto: Nur Ainunnisa/borneoflash.com)
KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan total anggaran Rp156 miliar akan mulai dicairkan pada pertengahan November 2025.

Kepastian jadwal dan jumlah penerima yang signifikan ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.

Ia menegaskan, saat ini yang menjadi fokus utama adalah penyelesaian verifikasi dan kelengkapan data mahasiswa melalui sistem daring yang telah disediakan.

"Seluruh tahapan persiapan sudah kami lakukan. Anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan telah mendapat persetujuan, sehingga pencairan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan November,” jelas Dasmiah saat ditemui pada Selasa (4/11/2025), yang dilansir melalui borneoflash.com.

Dalam program yang menjangkau 7 PTN dan 45 PTS ini, Dasmiah memberikan penekanan khusus pada proses verifikasi data.

Baca juga: Bukan Main! Bontang Bebaskan Biaya Kuliah Ribuan Mahasiswa, Siapkan Generasi Emas Lewat Program UKT Gratis

Proses ini tidak hanya memastikan mahasiswa benar-benar berdomisili di Kaltim, tetapi juga untuk mencegah bantuan ganda.

Kunci dari proses ini terletak pada sistem pendataan daring bernama Gratispool.

Dasmiah mewajibkan seluruh calon penerima untuk segera melengkapi data melalui platform ini.

"Kami mengingatkan seluruh mahasiswa penerima manfaat agar segera melengkapi data melalui sistem Gratispool. Data tersebut menjadi dasar kami dalam menentukan penerima bantuan. Jika tidak melakukan pengisian, maka nama yang bersangkutan otomatis tidak dapat dimasukkan dalam daftar penerima,” tegas Dasmiah.

Saat ini, proses verifikasi data mahasiswa PTN telah mencapai tahap keempat, sementara untuk PTS memasuki tahap kedua.

Baca juga: Empat Mahasiswa Unmul Ditetapkan Tersangka Kasus Perakitan Bom Molotov

Ia memperkirakan seluruh proses pencairan dan verifikasi data 33.600 penerima ini akan tuntas pada pekan kedua November.

Dasmiah menambahkan, proses administrasi yang sempat tertunda kini sudah teratasi.

Hasil review APBD Perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah rampung pada akhir Oktober, membuka jalan bagi Pemprov untuk mengajukan pencairan dana.