Bontang Dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama, Bukti Komitmen Pemenuhan Hak Anak

Bontang Dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama (Foto: PPID Kota Bontang/Adiepraja)
INDOZONE.ID - Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Pada Malam Penganugerahan Kota Layak Anak (KLA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI di Jakarta, Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, menerima penghargaan KLA Tingkat Utama.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, kepada Wali Kota Neni bersama 21 perwakilan dari kabupaten/kota lainnya.

Prestasi ini bukan hanya sekadar trofi, melainkan pengakuan atas komitmen kuat Pemerintah Kota Bontang dalam memenuhi hak-hak dasar anak.

"Ini adalah kebanggaan bagi Bontang, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita semua berkomitmen memenuhi hak anak, seperti hak bermain, belajar, mendapatkan kasih sayang, ruang terbuka yang layak, serta pendidikan yang baik," ujar Neni Moerniaeni, yang akrab disapa Bunda Neni.

Baca juga: Komitmen dalam Pemenuhan Hak Anak, Jateng Kembali Diganjar Penghargaan Provinsi Layak Anak

Wali Kota juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk terus meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Bontang.

Ia pun mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk turut serta mendukung komitmen ini.

"Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Anak-anak harus bahagia," tegasnya.

Pada acara tersebut, Wali Kota Neni didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati, Kepala DP3AKB Eddy Foreswanto, Kepala Dinas Kominfo Anwar Sadat, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Saparudin.

Baca juga: Siapkan Program Anti Bullying di Sekolah, Medan Wujudkan Kota Layak Anak

Dalam konferensi persnya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menjelaskan bahwa proses penilaian program KLA dilakukan secara ketat selama 1,5 tahun.

Tahapan dimulai sejak Januari 2024 dengan pendaftaran dan evaluasi tingkat provinsi, dilanjutkan verifikasi kementerian pada Januari hingga Maret 2025, serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait hingga Juni 2025.

Dari total 464 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 355 yang berhasil lolos verifikasi.

Arifatul menegaskan, penghargaan ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain kategori Utama, KemenPPPA juga memberikan penghargaan KLA tingkat Pratama, Madya, dan Nindya, serta menetapkan 9 provinsi sebagai Provinsi Layak Anak.