Kaltim Menyumbang Rp800 T, Tapi Anggaran Dipangkas? KNPI Tagih Janji Kemenkeu Purbaya Soal Keadilan Fiskal!

Ketua KNPI Kaltim, Andrie Afrizal, menyuarakan kekecewaan mendalam dan mendesak Kemenkeu untuk menepati janji bahwa tidak akan ada pemangkasan dana daerah. (Foto: Istimewa)
KALTIM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur (Kaltim) melancarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Ketua KNPI Kaltim, Andrie Afrizal, menyuarakan kekecewaan mendalam dan mendesak Kemenkeu untuk menepati janji bahwa tidak akan ada pemangkasan dana daerah.

Kekecewaan ini muncul di tengah fakta bahwa kontribusi Kaltim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tergolong sangat besar.

Andrie menyoroti peran vital Kaltim sebagai salah satu lumbung ekonomi nasional, terutama dari sektor pertambangan, energi, dan migas.

Baca juga: Andrie Afrizal Terpilih Secara Aklamasi Pimpin KNPI Kaltim Setelah Musda Sempat Memanas

"Bayangkan, dari sektor batubara saja Kaltim menyumbang lebih dari Rp800 Triliun. Namun, dana yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) justru sangat minim," ujar Andrie di Balikpapan, Selasa (7/10/2025).

Andrie menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran ini bertentangan dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Kemenkeu.

Ia secara khusus menagih janji yang pernah diutarakan oleh Menteri Purbaya.

"Kami para pemuda Kaltim kecewa. Janji dari pihak Kemenkeu, khususnya Bapak Menteri Purbaya, bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran untuk daerah harus ditepati. Jangan sampai masyarakat daerah penghasil hanya jadi penonton hasil bumi mereka sendiri,” tegasnya.

Baca juga: KNPI DKI Ajak Pemuda Bersinergi Majukan Jakarta Menuju Kota Global

Isu ini menjadi semakin krusial mengingat Kaltim kini menjadi sorotan nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Andrie, alih-alih memangkas, seharusnya pemerintah justru memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk memastikan pembangunan di sekitar IKN dapat berjalan seimbang dan berkeadilan.

"Kaltim bukan hanya tempat menampung proyek-proyek besar di IKN, tapi juga rumah bagi jutaan rakyat yang berhak menikmati hasil pembangunan. Pemuda akan terus mengawal agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan," tambah Andrie.

KNPI Kaltim menyatakan akan terus mendorong Menteri Purbaya agar segera memberikan penjelasan resmi dan memastikan janji terkait konsistensi anggaran daerah dipenuhi.

“Jika pusat serius ingin membangun Indonesia dari daerah, maka Kaltim harus menjadi contoh nyata keadilan fiskal, bukan korban dari kebijakan yang tidak konsisten,” tutup Andrie.