KALTIM - Isu mengenai operasional jasa laundry untuk kebutuhan Rumah Jabatan (Rumjab) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan tajam publik dalam beberapa hari terakhir akibat nominal biayanya yang dinilai tinggi.
Menanggapi tuduhan tersebut, Enny, selaku pemilik Alwan Laundry yang menjadi mitra resmi pemprov, akhirnya buka suara dan membeberkan fakta sistem kerja di lapangan.
Enny membenarkan bahwa lini usahanya telah lama menjalin kerja sama dengan pihak rumah jabatan gubernur melalui koordinasi Biro Umum Setdaprov Kaltim.
Kerja sama ini bahkan sudah berjalan sejak masa Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim terdahulu hingga sekarang.
Baca juga: Gubernur Rudy Mas'ud Akui Sering Blunder, Minta Media Tak Beritakan Kesalahan Ucapannya
Bukan Cuci Baju Pejabat, Melainkan Logistik Acara Pemprov
Menepis anggapan liar netizen di media sosial, Enny mengklarifikasi bahwa Alwan Laundry bukanlah vendor tunggal dan usahanya tidak fokus pada pencucian pakaian pribadi atau pakaian dinas harian pejabat, melainkan lebih banyak menangani kain logistik untuk operasional acara resmi pemerintahan.
"Yang sering masuk itu taplak meja, sarung kursi, dan perlengkapan kegiatan lainnya,” ungkap Enny memberikan rincian.
Ia menambahkan, untuk pakaian dinas biasanya diakomodasi oleh vendor lain.
Namun, Alwan Laundry kerap menerima limpahan pekerjaan tambahan berskala besar apabila penyedia lain tidak mampu memenuhi tenggat waktu yang diminta secara mendesak.
Tuntutan Kerja 24 Jam dan Layanan Ekspres Larut Malam
Menjawab rasa penasaran publik mengenai skema tarif, Enny mengungkapkan bahwa faktor sistem kerja non-stop dan layanan kilat (express) menjadi variabel utama yang membuat biaya operasional berbeda dari laundry biasa.
Mengingat padatnya agenda pemerintahan yang sering kali selesai hingga larut malam namun perlengkapan kainnya harus siap digunakan kembali untuk acara operasional keesokan paginya, tim Alwan Laundry dituntut untuk bekerja ekstra di luar jam normal.
“Kalau ada acara selesai malam dan besok dipakai lagi, otomatis malam itu juga harus langsung dikerjakan,” ujarnya.
Pola kerja "kejar tayang" ini mencakup proses pencucian kilat dari tengah malam hingga dini hari, serta pengantaran logistik ke rumah jabatan yang kerap menembus lewat tengah malam.
Enny menegaskan, konsekuensi dari layanan instan inilah yang memengaruhi tarif karena membutuhkan alokasi tenaga kerja lembur serta distribusi khusus di malam hari.
“Harga disesuaikan dengan kondisi pengerjaan. Kalau ekspres dan antar malam tentu berbeda dengan layanan biasa,” jelas Enny lagi.
Baca juga: Gubernur Rudy Mas'ud Digoyang Protes Akibat Isu Dinasti, Aliansi Masyarakat Surati Presiden RI
Volume Fleksibel Sesuai Kebutuhan Lapangan
Lebih lanjut, Enny menyebutkan bahwa volume cucian yang ia terima bersifat fluktuatif.
Lonjakan tagihan biasanya hanya terjadi saat rumah jabatan sedang menyelenggarakan perhelatan besar, menyambut kunjungan tamu penting negara, atau saat intensitas agenda dinas gubernur sedang tinggi.
Di tengah bergulirnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran operasional fasilitas negara, Enny memastikan bahwa seluruh nominal yang ditagihkan kepada Pemprov Kaltim bersifat transparan, resmi, serta murni dihitung berdasarkan tingkat kesulitan dan urgensi waktu di lapangan.
“Kami hanya menjalankan pekerjaan sesuai kebutuhan yang diminta,” pungkasnya menutup klarifikasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung