INDOZONE.ID - Pemerintah Kota Bontang menargetkan capaian nol kemiskinan pada tahun 2029.
Langkah konkret untuk mewujudkan ambisi ini dimulai dengan menyelaraskan data melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas lembaga yang digelar pada Jumat, (08/08/2025) lalu.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam rapat yang berlangsung di Kantor BPKAD itu, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan Pemkot sendirian.
Validitas dan integrasi data menjadi fondasi utama dalam merancang setiap kebijakan.
"Data adalah fondasi dari seluruh kebijakan yang akan kita ambil. Tim di tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan sudah bekerja. Saat ini, data awal sudah berada di Dinsos-PM dan akan segera diverifikasi lebih lanjut," ujar Agus Haris.
Baca juga: Ahmad Luthfi Prioritaskan Kemiskinan dan Infrastruktur dalam Perubahan APBD 2025
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan terpusat dan tidak tumpang tindih.
Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengamanatkan pengelolaan data kemiskinan satu pintu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
"Tidak boleh ada data ganda atau simpang siur. Kita harus satu narasi, satu sistem, dan satu tujuan," tegasnya.
Kepala BPS Kota Bontang, Widiyantono, menjelaskan bahwa verifikasi data akan menggunakan sistem data tunggal ekonomi atau yang dikenal dengan Detisime.
Sistem ini memuat 39 variabel, termasuk kondisi tempat tinggal dan karakteristik rumah tangga, yang mampu mengelompokkan rumah tangga dalam 10 desil.
Baca juga: Bersama Lawan Kemiskinan: Langkah Nyata Jateng Lewat Konvergensi Program
"Dari sistem detisime ini, kita bisa membagi rumah tangga ke dalam kelompok desil. Hanya Kemensos yang memiliki akses penuh terhadap sistem ini, sehingga sinkronisasi data menjadi sangat penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," jelas Widiyantono.
Data awal dari Kemensos mencatat ada 27.000 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong miskin di Bontang.
Setelah verifikasi awal, angka tersebut menyusut menjadi sekitar 24.000 KK.
Angka ini akan kembali disaring oleh tim verifikasi lapangan khusus yang dibentuk oleh Pemkot Bontang.
Kepala Dinsos-PM Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menuturkan bahwa finalisasi data ditargetkan selesai pada 15 Agustus 2025, disusul dengan verifikasi lapangan selama 10 hari kerja.
Ia menekankan peran vital RT, lurah, dan camat dalam proses penyaringan ini.
"Kami ingin memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan tapi terlewat, begitu juga sebaliknya. Semua ini harus berbasis fakta lapangan," tegas Toetoek.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, serta perwakilan dari Bappeda, Sony Suwito, turut hadir dalam rakor tersebut.
Baca juga: Angka Kemiskinan di Sultra Turun: Sinyal Perbaikan Sosial Ekonomi dari Kota hingga Desa
Menurut Sony, data yang tervalidasi ini akan menjadi landasan utama bagi Bapperida dalam menyusun program dan penganggaran pembangunan sosial selama lima tahun ke depan.
"Kami di Bapperida akan menjadikan data ini sebagai rujukan utama dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan," ungkap Sony.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Plt Kepala Bapperida, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta seluruh Camat dan Lurah.
Sinergi antara data yang valid, program yang tepat sasaran, dan komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan diharapkan menjadi kunci keberhasilan Bontang menuju nol kemiskinan pada 2029.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PPID Kota Bontang
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
