KALTIM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 mencetak angka fantastis yang mencerminkan komitmen ambisius Pemerintah Kota terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan total proyeksi belanja daerah mencapai Rp2,878 triliun, APBD 2026 ini akan difokuskan untuk menjalankan tujuh program unggulan yang berdampak langsung bagi warga.
Angka jumbo tersebut dipaparkan secara transparan oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 di Rapat Paripurna DPRD.
Rapat tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat (19/9) malam.
Baca juga: Gubernur Apolo Safanpo Minta Pembahasan APBD 2025 Papua Selatan Fokus dan Efisien
Mewakili Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan bahwa rancangan APBD ini adalah fondasi utama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kota.
Dia berharap anggaran yang besar ini akan benar-benar terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
"APBD 2026 diharapkan sehat, responsif, dan pro-rakyat. Ini hanya bisa terwujud melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat,” tegas Agus Haris.
Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan tujuh program unggulan sebagai prioritas utama yang akan menyerap sebagian besar alokasi anggaran, termasuk di antaranya program Bontang Sehat dan Bontang Pintar, serta berbagai inovasi dalam peningkatan pelayanan publik.
Baca juga: APBD Jabar 2026 Turun Rp2,4 Triliun, Rekrutmen CPNS Ditunda
Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Di balik besarnya proyeksi belanja, Wakil Wali Kota Agus Haris tidak menampik adanya tantangan serius yang harus dihadapi.
Salah satu tantangan utama adalah potensi penurunan pendapatan akibat ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Bahkan Wali Kota Bontang telah mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan penolakan dan rekomendasi resmi melalui APEKSI untuk mengantisipasi dampak pengurangan TKD terhadap keberlanjutan pembangunan kota,” jelasnya, menunjukkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menandai dimulainya proses pembahasan mendalam terhadap Nota Keuangan tersebut.
Faizal menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam mengawal anggaran.
“Sebagai dokumen bersama, nota keuangan ini harus dikawal dengan penuh tanggung jawab, agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Faizal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PPID Kota Bontang
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
