KALTIM - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penataan ruang publik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan agar identitas unik setiap daerah tidak hilang akibat dominasi iklan komersial, baliho, dan kabel utilitas yang tidak beraturan.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.
“Dalam rangka Indonesia Asri, terus terang saja saya minta kepada pemerintah daerah tolong tertibkan iklan, spanduk, baliho. Terlalu banyak,” kata Presiden.
Baca juga: Daftar Sekolah di Kaltim Peraih Adiwiyata 2025: Dari Balikpapan hingga Paser Kompak Jaga Lingkungan
Kota Kehilangan Identitas akibat Spanduk
Presiden menilai kondisi visual kota di berbagai daerah menjadi seragam dan kehilangan keindahan karena dipenuhi spanduk serta baliho berukuran besar.
Secara khusus, Prabowo menyoroti kesamaan wajah kota-kota besar di Kalimantan yang kini mulai tertutup oleh deretan iklan.
"Kalau saya ke Balikpapan, saya ke Banjarmasin, hampir tidak ada bedanya. Spanduk, spanduk, spanduk,” ujarnya.
Kondisi serupa juga ia temui di jalur menuju kediamannya di Kabupaten Bogor.
"Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk juga, spanduk, spanduk,” kata Presiden, menggambarkan betapa masifnya pemasangan alat peraga iklan yang tidak tertata.
Baca juga: Layanan Darurat 112 Jadi Sasaran Silent Call, Diskominfo Balikpapan: Ini Bukan Mainan!
Dampak Buruk bagi Sektor Pariwisata
Menurut Presiden, penataan ruang publik memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata.
Wisatawan datang ke suatu daerah untuk menikmati karakter dan kearifan lokal, bukan tumpukan iklan raksasa yang mengganggu pemandangan.
“Orang datang ke Bali ingin lihat Bali. Dia tidak ingin lihat iklan besar-besar,” tegasnya memberikan perbandingan.
Selain persoalan visual dari baliho, Presiden turut menyinggung masalah kabel listrik dan utilitas yang menjuntai semrawut di ruang publik yang dapat membahayakan serta merusak estetika.
"Kabel-kabel listrik seliweran, semrawut. Ini harus dibenahi,” kata Presiden.
Instruksi Penertiban Lewat Jalur Dialog
Presiden meminta kepala daerah, termasuk di Balikpapan dan daerah lainnya, untuk melakukan penertiban dengan pendekatan dialog dan musyawarah, bukan secara represif.
Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan tata kota yang elegan.
“Ajak bicara pengusaha, Kadin, HIPMI, asosiasi pengusaha. Bikin iklan yang sopan, ini untuk kita semua,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan usaha tetap perlu difasilitasi, namun harus sejalan dengan kepentingan publik dan identitas daerah.
Arahan tersebut menjadi penekanan agar pembangunan tidak hanya mengejar angka ekonomi, tetapi juga kualitas ruang publik yang asri dan nyaman bagi masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA News Kalimantan Timur