KALTIM - Kebijakan anggaran yang kian terpusat dari pemerintah pusat berdampak langsung pada menyempitnya ruang fiskal di daerah.
Kondisi dilematis ini berimbas pada menurunnya kemampuan finansial Pemerintah Kota Bontang dalam menyalurkan bantuan hibah ke berbagai sektor.
Menyikapi tantangan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
Ia meminta pihak sekolah, khususnya sekolah swasta di Kota Taman, untuk kreatif mencari pendanaan alternatif dan tidak lagi melulu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan takut menyampaikan kondisi sebenarnya. Kalau memang kurang, sampaikan kurang. Dari situ pemerintah pusat bisa melihat kebutuhan kita secara nyata,” ujar Heri Keswanto, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Dua Sekolah di Bontang Dominasi Daftar SMA Swasta Terbaik Se-Kaltim Berdasarkan TKA 2026
Strategi Tembus Dana Kementerian hingga Rp2 Miliar
Politisi Partai Gerindra tersebut membeberkan contoh nyata keberhasilan salah satu sekolah swasta di Bontang yang jeli melihat peluang di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sekolah tersebut sukses memperoleh suntikan bantuan revitalisasi bangunan secara signifikan setelah memperbarui data secara jujur dan transparan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Langkah pengisian data yang akurat tersebut membuat potret kebutuhan riil sarana pendidikan di Bontang terbaca jelas oleh radar pemerintah pusat.
Pihak sekolah kemudian bergerak taktis melanjutkan komunikasi intensif ke Kementerian Pendidikan.
“Awalnya bantuan yang direncanakan hanya sekitar Rp500 juta. Namun, setelah komunikasi berjalan baik dan kebutuhan di lapangan dijelaskan secara detail, bantuan yang dikucurkan pusat melonjak drastis mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk pembangunan delapan ruang kelas baru,” ungkap Heri secara rinci.
Baca juga: Bidik Standar Internasional, Kaltim Siapkan 4 SMA Unggulan Jadi Sekolah Garuda Transformasi
Kepala Sekolah Harus Berani Bangun Jaringan ke Pusat
Heri menegaskan bahwa momentum keberhasilan tersebut menjadi bukti otentik bahwa akses terhadap pundi-pundi anggaran dari kementerian sebenarnya terbuka sangat luas bagi daerah.
Kuncinya terletak pada agresivitas dan kreativitas manajerial dari pengelola lembaga pendidikan itu sendiri.
Di tengah situasi fiskal daerah yang ketat, sekolah dituntut untuk lebih proaktif melakukan aksi "jemput bola" ke Jakarta.
"Tidak semua harus bergantung pada APBD. Kepala sekolah dan tenaga pendidik juga harus berani membangun jaringan ke pusat, menyampaikan langsung kebutuhan yang ada di lapangan,” pungkas Heri menutup keterangannya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
