Erau Guntung 2025 Jadi Pusat Strategi Digital Branding UMKM

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka secara resmi kegiatan. (Foto: Rizkhy JA/Prokompim Kota Bontang)
KALTIM - Perayaan Erau Adat Pelas Benua Kampong Adat Guntung Tahun 2025 resmi dibuka pada Selasa (18/11/2025) lalu di Halaman Rumah Adat Kutai Guntung.

Meskipun dihadiri langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Adji Muhammad Arifin, yang menegaskan ikatan wilayah adat Kutai-Bontang, fokus utama acara ini ditekankan pada peran budaya sebagai mesin penggerak ekonomi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang membuka secara resmi kegiatan ini, menyatakan bahwa Erau harus dipandang lebih dari sekadar ritual warisan.

Menurutnya, festival adat seperti ini adalah peluang emas untuk mengatasi tantangan ekonomi kota.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menekankan pentingnya memanfaatkan kemeriahan Erau untuk mendongkrak perekonomian lokal.

Baca juga: Kota Bontang Raih Penghargaan Nasional ISNA 2025

"Erau ini adalah showcase kebudayaan kita yang harus didukung dengan strategi modern. Kita harus mengoptimalkan digital branding untuk mempromosikan pariwisata dan seluruh produk UMKM lokal," tegas Neni.

Pemerintah Kota Bontang untuk menekan angka kemiskinan yang kini tercatat berada di level 3,5 persen.

Dengan memanfaatkan Erau sebagai spotlight, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dan transaksi ekonomi yang signifikan.

Selain pesan ekonomi, acara pembukaan juga menjadi momen penegasan sejarah. Perwakilan Sultan, Adji Pangeran Hario Noto Negoro, menyampaikan pesan persatuan bahwa Bontang secara wilayah adat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Kutai Kartanegara, memperkuat identitas budaya daerah.

Baca juga: Skema Pinjam Pakai BB Curanmor Jadi Prioritas Layanan Polres Bontang

Komitmen pemerintah terhadap pelestarian kelembagaan adat pun ditunjukkan melalui penyerahan SK Lembaga Adat Kutai Guntung oleh Wali Kota Neni Moerniaeni kepada Ketua Adat, Darmawi.

Meskipun Erau turut diwarnai pesan mengenai perlindungan perempuan dan literasi digital, inti dari pelaksanaan hingga 23 November ini adalah membuktikan bahwa tradisi leluhur dapat menjadi modal utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif di tengah tantangan modernitas.