Inovasi Layanan Kesehatan Bontang, Pemkot Tanggung Iuran BPJS 11.000 Warga Non-Aktif

Pemkot Bontang siap menanggung iuran BPJS Kesehatan sekitar 11.000 warga yang saat ini berstatus non-aktif. (Foto: Dinkes Via PPID Kota Bontang)
KALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan komitmen kuatnya dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100%.

Melalui inovasi dan langkah strategis yang dipaparkan dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan, Pemkot Bontang siap menanggung iuran BPJS Kesehatan sekitar 11.000 warga yang saat ini berstatus non-aktif.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa Pemkot tidak akan membiarkan satu pun warga tercecer dari jaminan layanan kesehatan

“Saat ini sekitar 94% warga Bontang telah menjadi peserta BPJS aktif. Namun, masih ada 6% yang non-aktif, sebagian besar karena berhenti bekerja atau tidak mampu membayar iuran mandiri,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemkot menargetkan seluruh masyarakat Bontang dapat menjadi peserta aktif.

Baca juga: Kearsipan Kelas Nasional! Pemkot Bontang Sabet Penghargaan ANRI, Neni Moerniaeni Beri Tiga Arahan Strategis

Solusinya, dana akan dialokasikan dari APBD dan dikoordinasikan dengan provinsi untuk meng-cover 11.000 warga yang belum terdaftar atau yang iurannya terhenti.

Langkah ini merupakan wujud nyata Inovasi Layanan Kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Selain fokus pada UHC, forum konsultasi publik ini juga menyoroti berbagai isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga, salah satunya adalah pengawasan depo air minum isi ulang.

Menanggapi keluhan pengusaha kecil terkait mahalnya biaya uji lab, Pemkot Bontang melalui Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) berinisiatif menciptakan sistem yang adil dan transparan: sistem digital berbasis barcode.

Baca juga: Wali Kota Tekankan Bahaya Cyberbullying, Pemkot Bontang Libatkan Guru dalam Program Pendidikan Karakter Audio-Visual

“Sistem ini memungkinkan publik mengakses hasil uji lab. Hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan. Ini solusi adil yang tidak memberatkan usaha kecil, namun tetap melindungi kesehatan masyarakat,” jelas Wali Kota.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Bontang tidak hanya dalam menjamin kesehatan melalui BPJS, tetapi juga dalam memastikan kualitas konsumsi publik dan menciptakan lingkungan usaha yang bertanggung jawab.

Forum yang turut membahas edukasi pencegahan DBD, penanganan limbah dapur program SPPG, dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini ditutup dengan penandatanganan berita acara, menandai komitmen Pemkot Bontang untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan dari masyarakat.