Presiden Prabowo Copot Kepala BGN Akibat Masalah SOP dan Kualitas MBG

Presiden RI Prabowo Subianto
KALTIM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, resmi mengumumkan perombakan total di pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, beserta dua Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet secara berkala terhadap instansi yang memegang kendali penuh atas program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Berlaku Mulai Juni, BPJS Kesehatan Kutim Tanggung Biaya Pengobatan Ratusan Pengelola SPPG

Menurut keterangan pemerintah, pemecatan dilakukan setelah presiden mengantongi rapor merah terkait kedisiplinan operasional di lapangan.

“Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangannya yang dikutip dari siaran langsung YouTube BPMI Setpres.

Soroti Pelanggaran SOP dan Standar Kelayakan Makanan

Prasetyo Hadi membeberkan bahwa proses monitoring dan evaluasi terhadap performa BGN ini telah berjalan secara intensif dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, tepatnya sejak program akbar MBG mulai digulirkan ke masyarakat.

Selama periode penilaian tersebut, kepala negara terus menghimpun laporan objektif serta menyerap masukan dari berbagai lini lintas sektor.

Baca juga: Kebut Target Badan Gizi Nasional, Pemkot Bontang Siapkan 5 SPPG Khusus Daerah Terpencil

Mulai dari kementerian terkait, laporan masyarakat, hingga para siswa selaku penerima manfaat langsung.

Dari hasil evaluasi menyeluruh tersebut, ditemukan sejumlah catatan krusial yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.

Beberapa poin pelanggaran utama yang mendasari keputusan pencopotan ini meliputi:

1. Pengabaian SOP: Ditemukan ketidakdisiplinan yang masif dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian makanan di lapangan.
2. Buruknya Tata Kelola: Adanya kelemahan pada sistem tata kelola manajemen internal di dalam tubuh organisasi BGN.
3. Kualitas Gizi Menurun: Kegagalan dalam menjaga stabilitas kualitas makanan agar sesuai dengan standar mutu tinggi yang seharusnya telah ditetapkan oleh BGN.

"Ada yang berkenaan dengan kedisplinan menjalankan SOP, menjalankan tata kelola, termasuk menjaga kualitas makanan yang sudah seharusnya ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Prasetyo.

Baca juga: Resmikan Dapur Gizi ke-13, Wali Kota Bontang Targetkan 23 SPPG Beroperasi Dukung Program MBG

Istana Garansi Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut

Kendati melakukan pembersihan besar-besaran pada eselon tertinggi BGN, Mensesneg menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan sebagai instrumen investasi sumber daya manusia.