Dukung Pendidikan Inklusif, Tiga Sekolah Rakyat Permanen Segera Berdiri di Kukar, PPU, dan Bontang

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (Foto: ANTARA)
KALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen terhadap pemerataan pendidikan inklusif.

Tahun ini, Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial menyiapkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di tiga lokasi baru yang dirancang berdiri secara permanen guna memberikan akses belajar bagi masyarakat rentan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa pengembangan program ini merupakan solusi konkret untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Baca juga: Pecahkan Rekor Se-Kaltim! Angka Harapan Hidup Bontang Capai 75 Tahun, Sekolah Lansia Jadi Kunci Rahasia

Ekspansi Infrastruktur Pendidikan

Program Sekolah Rakyat yang sebelumnya telah rintis di Samarinda kini diperluas ke tiga titik strategis di wilayah Kalimantan Timur.

Lokasi pembangunan permanen periode 2026-2027 tersebut mencakup:

1. Kawasan Bukit Biru (Kutai Kartanegara)
2. Kawasan Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara)
3. Kawasan Sekambing (Bontang)

"Kami telah memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Hasil peninjauan lapangan oleh tim Satuan Kerja Sarana Strategis Kementerian PUPR menyatakan bahwa ketiga lokasi di Kukar, PPU, dan Bontang memenuhi syarat untuk pembangunan tahap selanjutnya," ungkap Andi.

Baca juga: Pemkot Bontang Bongkar 3 Risiko Mengerikan Jika Kamu Nekat Nikah di Usia Sekolah

Standar Fasilitas Permanen

Berbeda dengan kelas rintisan, Sekolah Rakyat permanen ini akan dibangun dengan standar sarana yang lebih mumpuni.

Saat ini, Pemprov Kaltim tengah merampungkan pembangunan di Jalan Stadion Palaran, Samarinda, yang telah memasuki tahap kedua (proses kontrak).

Untuk mendukung pembangunan fisik di lokasi lainnya yang memiliki luas lahan di atas lima hektare, pemerintah saat ini sedang menyelaraskan dokumen teknis dan lingkungan, antara lain:

1. Sertifikasi Lahan: Memastikan status tanah bebas sengketa.
2. DED (Detailed Engineering Design): Penyusunan desain teknis dari Kementerian PU.
3. Dokumen Lingkungan: Penyelesaian AMDAL dan AMDAL Lalu Lintas.

Baca juga: Deklarasi Sekolah Merdeka Sampah, Kota Bontang Wujudkan Generasi Peduli Lingkungan

"Jika seluruh persyaratan administratif rampung tanpa hambatan, proses kontrak pembangunan fisik di tiga lokasi tambahan tersebut ditargetkan dapat dimulai pada awal 2026," tambah Andi.
Pendidikan untuk Semua

Sekolah Rakyat ini secara khusus dialokasikan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Fokus utamanya adalah memberikan pendidikan berkualitas agar mereka memiliki daya saing yang setara di masa depan.

"Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan biasa, melainkan strategi inklusif untuk memutus rantai kemiskinan. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan memiliki akses yang sama terhadap masa depan yang lebih baik," tutupnya.