Bupati Sri Juniarsih Tegaskan Nol Toleransi untuk Tambang Ilegal yang Merusak Citra Wisata Berau

Reklamasi lubang tambang ilegal. (Foto: Istimewa)
KALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang kian meresahkan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan nol toleransi terhadap illegal mining karena dinilai merusak lanskap alam dan menghambat ambisi daerah menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi.

Bupati menegaskan bahwa lubang-lubang bekas galian yang dibiarkan menganga di berbagai kampung bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan warga dan citra pariwisata Berau di mata dunia.

Sebagai langkah nyata, Bupati telah menginstruksikan percepatan reklamasi lubang tambang ilegal dengan menggandeng pihak swasta.

PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) telah menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam menutup lubang-lubang maut tersebut.

Baca juga: Hutan Kota Berau atau Tambang Tersembunyi? Sindiran Menohok Melanie Subono: Keren Ya Hutan Kotanya!

"Lubang-lubang ini sangat mengganggu. Kita harus segera menutupnya untuk memulihkan wajah Berau. Saya sudah minta bantuan TRH dan mereka berkomitmen mendukung langkah ini,” tegas Sri Juniarsih.

Dalam pernyataan yang lugas, Bupati Sri Juniarsih juga menjawab isu miring yang menyebut pemerintah daerah membiarkan tambang ilegal karena mendapat keuntungan materi.

Dengan tegas, ia membantah tudingan tersebut dan menyatakan integritas pemerintah tidak bisa ditukar dengan kerusakan lingkungan.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah menerima dan tidak pernah mau menerima manfaat dari aktivitas tambang ilegal. Jangan ada lagi anggapan bahwa pemerintah daerah diam karena menikmati hasil tersebut,” ujarnya.

Bupati tidak memungkiri bahwa dirinya mengetahui wilayah mana saja yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ilegal.

Baca juga: Tragis! Pendaki Asal Berau Tewas di Gunung Merbabu, Diduga Tersambar Petir

Namun, ia memberikan ultimatum kepada seluruh kepala kampung dan perangkat desa untuk segera berbenah sebelum kerusakan semakin parah.

Ia mendesak pemerintah tingkat kampung untuk meninggalkan ketergantungan pada aktivitas tambang ilegal dan mulai serius menggali potensi wisata lokal yang lebih lestari dan menguntungkan dalam jangka panjang.

“Saya tahu betul kampung mana yang dulu mendukung aktivitas itu, sekarang kita lihat sendiri dampaknya: kampungnya rusak dan berlubang. Segera tutup, minta bantuan, dan mulai fokus bangun pariwisata. Belum terlambat untuk berubah,” katanya.

Bupati mengunci pernyataannya dengan menegaskan bahwa arah pembangunan Berau ke depan sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif ilegal harus dihentikan demi masa depan generasi mendatang.

“Kita tidak bisa terus berharap pada pelaku tambang ilegal yang tidak bertanggung jawab. Pariwisata adalah masa depan Berau, dan itu adalah harga mati bagi kemajuan daerah kita,” pungkasnya.