Polemik Beasiswa Gratispol ITK, Wagub Seno Aji Instruksikan Penelusuran Celah Koordinasi di Tahap Seleksi

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. (Foto: Istimewa)
KALTIM - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons cepat polemik pencoretan tujuh mahasiswa S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan dari daftar penerima beasiswa Gratispol.

Wagub menginstruksikan jajarannya untuk menelusuri secara mendalam adanya celah koordinasi dalam proses awal seleksi hingga tahap verifikasi data.

Langkah ini diambil menyusul adanya gelombang kekecewaan dari mahasiswa yang sebelumnya sempat menerima informasi kelulusan, namun status tersebut dianulir karena alasan administratif terkait status kelas mereka.

Wagub Seno Aji menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan ini hanya dilihat di titik akhir.

Investigasi internal akan difokuskan pada bagaimana alur komunikasi dibangun sejak tahap pengusulan di tingkat perguruan tinggi hingga sampai ke meja pemerintah provinsi.

Baca juga: Resmi! Pemprov Kaltim Perluas Program Gratispol, Mahasiswa Semua Semester Bebas UKT di 2026

"Saya belum menerima laporan lengkapnya, tapi tentu ini akan kami cek. Bisa jadi persoalannya bukan hanya di satu titik, melainkan di proses awal pengusulan dan penyampaian informasi,” tegas Seno Aji, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, sinkronisasi data menjadi krusial agar program unggulan ini tidak menimbulkan salah tafsir maupun kegaduhan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan klarifikasi bahwa secara substansi, pemerintah harus patuh pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 24 Tahun 2025.

Regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa kelas eksekutif tidak masuk dalam skema penerima bantuan Gratispol.

Baca juga: Bukan Sekadar Janji, Program Gratispol Kaltim Sukses Kuliahkan 32 Ribu Mahasiswa Hingga Jenjang S3

Meski demikian, Pemprov Kaltim menyoroti mengapa data mahasiswa kelas eksekutif bisa lolos di tahap awal hingga sempat dinyatakan "lulus".

Hal ini mengindikasikan adanya verifikasi yang kurang ketat di tahap hulu (perguruan tinggi) sebelum daftar tersebut diajukan ke Pemprov.

Menindaklanjuti instruksi Wagub, Pemprov Kaltim berkomitmen menjadikan insiden ITK sebagai bahan evaluasi manajemen beasiswa daerah secara total.

Penajaman sistem verifikasi akan dilakukan guna memastikan akurasi data calon penerima sejak tahap pendaftaran.

“Program ini niatnya membantu. Justru karena itu, ke depan mekanismenya harus makin rapi dan transparan,” tutup Faisal.