Rp25 Miliar untuk Rumah Dinas Pejabat, Bantuan Rumah Rakyat Sisa 11 Unit

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, saat kunjungan kerja ke kantor DPR RI. (Foto: Humas Pemprov Kaltim)
KALTIM - Alokasi APBD Kalimantan Timur tengah menuai sorotan tajam akibat ketimpangan prioritas antara fasilitas birokrasi dan program kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Provinsi diketahui sanggup menggelontorkan dana hingga Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan (rujab) pimpinan daerah.

Ironisnya, di saat yang sama, program Rumah Layak Huni (RLTH) yang menyasar masyarakat prasejahtera justru dipangkas habis hingga hanya menyisakan belasan unit dari target awal ratusan unit.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan konfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp25 miliar tersebut dialokasikan untuk membenahi kediaman serta ruang kerja gubernur dan wakil gubernur.

Dana ini berasal dari akumulasi beberapa tahun anggaran, termasuk APBD 2024 hingga APBD Perubahan 2025.

Baca juga: Mengenal Rumah Dahor, Museum Hidup Sejarah Minyak Balikpapan yang Instagramable

“Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” jelas Faisal terkait alasan di balik renovasi besar-besaran tersebut.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, anggaran tersebut terbagi secara rinci ke dalam 57 item belanja.

Rumah jabatan gubernur mendapatkan porsi terbesar senilai Rp12 miliar untuk 35 item kegiatan, yang mencakup rehabilitasi bangunan hingga pengadaan meubelair dan peralatan dapur.

Sementara itu, renovasi rumah jabatan wakil gubernur menelan Rp4,9 miliar, dan penataan ruang kerja di kantor gubernur menghabiskan Rp8,2 miliar.

Faisal berharap publik memahami bahwa angka ini merupakan gabungan dari berbagai tahapan kebutuhan penganggaran.

Baca juga: Tepis Kesan Kumuh, Pemkot Samarinda Jadikan Sampah Rumah Tangga Sebagai Alat Sedekah

Berbanding terbalik dengan kemewahan fasilitas pejabat, program rehabilitasi bagi warga kurang mampu justru terjun bebas.

Tekanan fiskal daerah dan berkurangnya transfer pusat berdampak pada pemangkasan target RLTH tahun 2026.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi, mengungkapkan realitas pahit di lapangan.

“Tahun ini tidak ada alokasi untuk kawasan kumuh. Untuk RTLH juga hanya ada 11 unit, padahal target awalnya 500 unit,” ungkap Hariadi.

Pemangkasan ini mencapai hampir 98% dari rencana awal.

Padahal, jika dibandingkan secara nilai, plafon anggaran untuk satu unit rehabilitasi rumah warga sangatlah minim.

Hariadi menjelaskan bahwa setiap unit hanya membutuhkan maksimal Rp35 juta untuk perbaikan atap, lantai, dinding, dan sanitasi.

"Pagunya Rp35 juta. Itu untuk atap, lantai, dinding, dan sanitasi. Nanti disesuaikan dengan kondisi rumah,” tambahnya.

Secara matematis, anggaran Rp25 miliar yang digunakan untuk fasilitas pejabat sebenarnya setara dengan biaya perbaikan bagi lebih dari 700 unit rumah masyarakat miskin.

Baca juga: Prabowo Janjikan Jutaan Rumah Murah dan Pangan Terjangkau bagi Rakyat

Ketimpangan alokasi ini menjadi catatan kritis bagi tata kelola keuangan di Benua Etam.

Pengalokasian dana miliaran rupiah untuk kenyamanan gedung pemerintahan di saat program bantuan sosial dasar ditiadakan memicu pertanyaan besar mengenai skala prioritas.

Di tengah keterbatasan anggaran, publik kini menanti langkah nyata pemerintah, apakah kebijakan fiskal akan terus condong pada simbol-simbol kekuasaan atau berani berpihak penuh pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat kecil.