Gubernur Rudy Mas'ud Digoyang Protes Akibat Isu Dinasti, Aliansi Masyarakat Surati Presiden RI

Mahasiswa Samarinda melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Kaltim. (Foto: Humas Pemprov Kaltim)
KALTIM - Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji kini berada di bawah tekanan besar.

Gelombang protes yang dipicu oleh keresahan atas tata kelola pemerintahan diprediksi akan meledak pada aksi demonstrasi akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 mendatang di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim.

Baca juga: Viral Narasi Anggaran Rp25 Miliar, Pemerintah Kaltim Pastikan Dana Mencakup Kantor Gubernur dan Wagub

Ribuan Massa Terdaftar dalam Aksi Perlawanan

Hingga pekan ini, tercatat sedikitnya 4.075 orang telah mendaftarkan diri melalui dua posko koordinasi di Samarinda untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

Angka ini mencakup berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga organisasi kemasyarakatan yang merasa kebijakan daerah saat ini sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan publik.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa angka peserta sangat mungkin terus membengkak.

"Sampai saat ini yang masuk data ada 4.075 orang. Kami masih mematangkan rencana aksi hingga sepekan ke depan,” ungkapnya sebagaimana dilansir melalui laporan Bontang Post.

Baca juga: Membongkar Perbedaan Dua Range Rover Gubernur Kaltim

Fokus Utama: Nepotisme dan Dinasti Kekuasaan

Isu sentral yang dibawa oleh aliansi adalah dugaan kuat praktik nepotisme dan pembangunan dinasti kekuasaan di tubuh pemerintahan Kalimantan Timur.

Kondisi ini dinilai merusak integritas sistem birokrasi dan menutup peluang bagi tata kelola yang transparan.

"Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegas Erly.

Selain melakukan aksi jalanan, aliansi juga mengambil langkah berani dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta intervensi pusat terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di Kaltim.

Baca juga: Gunakan Mobil Pribadi untuk Tugas Negara, Ini Alasan Range Rover Gubernur Tetap Terpasang Pelat KT 1

Sektor Informal dan Ojol Ikut Turun Ke Jalan

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari sektor informal. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, yang mewadahi para pengemudi ojek online (ojol), menyatakan akan terlibat aktif karena merasakan langsung dampak pelemahan ekonomi akibat kebijakan yang dinilai kontroversial.

Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, menyebut bahwa dugaan praktik nepotisme sangat merugikan masyarakat luas di lapangan.

“Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami,” ujarnya.

Hal ini memicu kekhawatiran akan terganggunya layanan transportasi daring di Samarinda saat aksi berlangsung.

Baca juga: Gunakan Mobil Pribadi untuk Tugas Negara, Ini Alasan Range Rover Gubernur Tetap Terpasang Pelat KT 1

Gerakan Murni Masyarakat, Bukan Politik

Merespons spekulasi yang beredar, pihak aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki kaitan dengan sisa-sisa kontestasi Pilkada.

Erly Sopiansyah memastikan bahwa ini adalah murni akumulasi kekecewaan rakyat atas kebijakan Gubernur saat ini.

“Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” pungkas Erly.