Bukan Tolak Penertiban, Pedagang Kopi Berau Desak Pemkab Ciptakan 'Zona Dagang' yang Aman dan Strategis

Kelompok pedagang kopi keliling (Starling) di Kabupaten Berau. (Foto: Istimewa via Berauterkini.co.id) KALTIM - Kelompok pedagang kopi keliling (Starling) di Kabupaten Berau menyatakan kesediaan penuh mereka untuk menanggapi penertiban yang dilakukan Satpol PP, namun mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera menciptakan 'Zona Dagang' baru yang aman dan strategis.

Penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas jualan di trotoar dianggap mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki.

Para pedagang pada prinsipnya menyambut baik sosialisasi dari Satpol PP Berau.

Namun, mereka meminta penertiban ini dibarengi solusi konkret, bukan sekadar penggusuran.

"Sebagai pedagang, kami harus bisa mengatur posisi supaya tidak mengganggu pejalan kaki dan motor. Kami minta dicarikan tempat yang tidak mengganggu lahan parkir, misalnya di (Tepian) Teratai. Di sana lahan parkir tidak mengganggu, dan ada fasilitas untuk pedagang agar tidak mengganggu jalan,” kata Rahmat, salah satu perwakilan pedagang kopi keliling, yang dilansir melalui Berauterkini.co.id, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: Inovasi Membangun Negeri 2025, Bupati Berau Raih Penghargaan Bergengsi dari TvOne

Rahmat menekankan bahwa kunci dari 'Zona Dagang' yang mereka harapkan adalah ketersediaan lahan parkir yang luas.

Ia mengaku bahwa minimnya lahan membuat pedagang kebingungan dan rawan menghadapi penertiban.

"Mungkin bisa ditambahkan lahan untuk parkir pedagang kopi keliling agar tidak menyebabkan kemacetan, bahkan kecelakaan. Kami ingin tempat yang strategis,” sambung Rahmat.

Pedagang lain di area RSUD dr Abdul Rivai, Hamriadi, turut menyuarakan keresahannya.

Baca juga: DPRD Berau Soroti Fenomena Warkop 24 Jam, Desak Regulasi Jelas

Menurutnya, pemindahan ke lokasi yang sepi akan mematikan usaha mereka, sebab pembeli hanya ramai di daerah tertentu saja.

“Kalau memang mau ditertibkan, setidaknya carikan solusinya di mana kami bisa berjualan. Kalau dikasih lahan yang sunyi, kami kan perlu gaji karyawan dan membeli bahan baku,” ungkapnya.

Hamriadi berharap Pemkab dapat memberikan lokasi permanen sehingga mereka tidak lagi dirazia.

Ia mengaku hanya Satpol PP yang kerap memberi teguran, sementara pihak rumah sakit atau sekolah di sekitar lokasi jualan mereka tidak pernah mempermasalahkan.