Tepis Isu Pemborosan, Pemprov Kaltim Sebut Anggaran Rp25 Miliar untuk 57 Item Fasilitas

Rumah dinas gubernur kalimantan timur. (Foto: ANTARA)
KALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merespons cepat kegaduhan publik terkait besaran anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar.

Melalui klarifikasi resmi, pemerintah menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah pemborosan untuk satu objek bangunan, melainkan alokasi kumulatif yang mencakup 57 item pekerjaan serta fasilitas pimpinan daerah lainnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi penggunaan aset negara di mata masyarakat.

Baca juga: Rp25 Miliar untuk Rumah Dinas Pejabat, Bantuan Rumah Rakyat Sisa 11 Unit

Anggaran Kumulatif untuk Tiga Objek Vital

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa persepsi yang menganggap dana Rp25 miliar hanya habis untuk satu rumah dinas adalah keliru.

Total anggaran tersebut sebenarnya dibagi untuk tiga fungsi utama: renovasi rumah jabatan gubernur, perbaikan rumah jabatan wakil gubernur, serta penataan ruang kerja di Kantor Gubernur Kaltim.

Penjelasan ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai sebaran pembiayaan fasilitas negara.

Baca juga: Mengenal Rumah Dahor, Museum Hidup Sejarah Minyak Balikpapan yang Instagramable

Skema Pendanaan Bertahap Sejak APBD 2024

Faisal menekankan bahwa dana puluhan miliar tersebut tidak dikucurkan secara instan dalam satu waktu.

Pembiayaannya dilakukan secara bertahap melalui APBD Murni 2024, APBD 2025, hingga APBD Perubahan 2025 melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Perencanaan ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur terpilih menjabat. Ini sekaligus langkah penyesuaian karena kondisi bangunan yang sudah sekian tahun tidak ditempati sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh," ujar Faisal pada Kamis (16/04/2026).

Baca juga: Membongkar Perbedaan Dua Range Rover Gubernur Kaltim

Rincian Detil 57 Item Belanja Fasilitas Pimpinan

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi dana tersebut tersebar ke dalam puluhan item belanja yang meliputi:

1. Rumah Jabatan Gubernur (± Rp12 Miliar): Mencakup 35 item kegiatan, termasuk rehabilitasi bangunan, pengadaan furnitur (meubeler), peralatan dapur, hingga sistem keamanan pemadam kebakaran.
2. Kantor Gubernur (± Rp8,2 Miliar): Dialokasikan untuk 5 item penataan ruang kerja pimpinan agar lebih fungsional dalam melayani publik.
3. Rumah Jabatan Wakil Gubernur (± Rp4,9 Miliar): Meliputi 17 item pekerjaan fisik dan pengadaan fasilitas penunjang lainnya.

Baca juga: Gunakan Mobil Pribadi untuk Tugas Negara, Ini Alasan Range Rover Gubernur Tetap Terpasang Pelat KT 1

Standarisasi Fasilitas Kerja Pimpinan Baru

Selain pengerjaan fisik, anggaran tersebut juga mencakup biaya jasa perencanaan dan konsultan pengawas guna menjamin kualitas bangunan.

Pemerintah menilai penggantian fasilitas lama yang sudah rusak dengan perangkat baru adalah hal yang mendesak demi memenuhi standar kebutuhan jabatan.

Faisal menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merawat aset negara agar tetap layak guna bagi pimpinan daerah yang baru saja menjabat.

Baca juga: Rumah Dinas Kejari Samarinda Dibobol, Kerugian Rp129 Juta dan Pelaku Gasak Saldo ATM

Meluruskan Opini Publik Demi Transparansi

Melalui rincian yang disampaikan, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi spekulasi liar mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Fokus pemerintah adalah menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal.

"Kami ingin meluruskan persepsi agar tidak dianggap anggaran tersebut habis hanya untuk satu rumah dinas. Ini adalah bagian dari perawatan aset negara dan persiapan fasilitas kerja pimpinan daerah yang baru," pungkas Faisal.