Benarkah Rujab Kosong 10 Tahun? Pengamat Unmul Minta Bukti Nyata di Balik Anggaran 25M

Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur. (Foto: Istimewa)
KALTIM - Polemik mengenai pengalokasian anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi fasilitas pimpinan di Kalimantan Timur memasuki babak baru.

Selain masalah besaran angka, kini publik menyoroti alasan di balik urgensi renovasi tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, secara khusus menuntut bukti autentik atas klaim yang menyebut Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur telah lama terbengkalai.

Baca juga: Rp25 Miliar untuk Rumah Dinas Pejabat, Bantuan Rumah Rakyat Sisa 11 Unit

Menuntut Pertanggungjawaban Pernyataan Publik

Kritik ini mencuat menyusul adanya narasi yang menyebutkan bahwa rumah jabatan tersebut sudah tidak difungsikan dalam kurun waktu yang sangat lama.

Saipul menegaskan bahwa setiap pernyataan pejabat publik yang menjadi landasan penganggaran harus dapat dibuktikan secara faktual agar tidak menyesatkan masyarakat.

“Gubernur harus mempertanggungjawabkan omongannya. Betulkah rumah dinas itu sampai 10 tahun tidak digunakan? Ini harus dicek kembali," tegas Saipul Bachtiar pada Sabtu (11/4/2026).

Ia menilai, transparansi penggunaan aset di masa lalu sangat krusial untuk menentukan apakah renovasi saat ini bersifat darurat atau sekadar keinginan.

Baca juga: Mengenal Rumah Dahor, Museum Hidup Sejarah Minyak Balikpapan yang Instagramable

Risiko Tuduhan Kebohongan Publik

Lebih lanjut, Saipul memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar tidak menggunakan narasi kekosongan aset hanya untuk membenarkan angka anggaran yang fantastis.

Menurutnya, jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa rujab sebenarnya masih digunakan oleh gubernur terdahulu, maka narasi yang dihembuskan bisa berujung pada hilangnya kepercayaan publik.

“Jangan sampai itu menjadi dasar untuk membenarkan anggaran Rp25 miliar. Kalau tidak tepat, bisa masuk pada penyampaian kebohongan publik,” ujar Saipul.

Ia menyarankan agar dilakukan penelusuran kronologis penggunaan gedung untuk memastikan tidak ada perbedaan antara fakta sejarah dan pernyataan politik saat ini.

Efek Domino terhadap Alokasi Anggaran Pusat

Baca juga: Viral Narasi Anggaran Rp25 Miliar, Pemerintah Kaltim Pastikan Dana Mencakup Kantor Gubernur dan Wagub

Besarnya anggaran untuk fasilitas mewah pejabat juga dikhawatirkan akan mengirimkan sinyal keliru ke Jakarta.

Saipul berpendapat, jika Kaltim terlihat sangat longgar dalam membelanjakan miliaran rupiah hanya untuk renovasi interior kantor dan rumah dinas, pemerintah pusat mungkin akan meninjau ulang bantuan fiskal atau dana alokasi lainnya karena daerah dianggap sudah "terlalu kaya".

“Kalau terlihat mampu membiayai hal-hal yang mewah, nanti pusat bisa menilai daerah ini tidak terlalu membutuhkan. Ini bisa berdampak pada kebijakan anggaran lainnya,” jelasnya.

Baca juga: Tepis Isu Pemborosan, Pemprov Kaltim Sebut Anggaran Rp25 Miliar untuk 57 Item Fasilitas

Ajakan Hidup Sederhana di Tengah Kebutuhan Rakyat

Sebagai penutup, akademisi Unmul ini mengingatkan pentingnya sensitivitas sosial.

Di tengah banyaknya kebutuhan infrastruktur publik dan kesejahteraan masyarakat yang belum tuntas, penampilan gaya hidup mewah dari pihak penguasa dinilai tidak etis.

"Kalau menjadi kepala daerah, harus hidup sederhana. Jangan memunculkan kesan kemewahan, sementara kondisi masyarakat masih banyak yang membutuhkan perhatian," pungkasnya.

Hingga saat ini, data dari Inaproc Kaltim menunjukkan bahwa dana Rp25 miliar tersebut memang terbagi ke dalam 57 item pekerjaan.

Anggaran ini tidak hanya menyasar rumah jabatan gubernur, tetapi juga mencakup renovasi rumah jabatan wakil gubernur serta penataan ruang kerja di Kantor Gubernur guna menyesuaikan standar fasilitas pemerintahan terbaru.